KUNINGAN - Patrolisidaknews Proses seleksi calon Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan menuai sorotan tajam. Dugaan kuat adanya “pengondisian” sejak awal mencuat, menyusul informasi bahwa sejumlah nama telah “dikunci” sebelum tahapan seleksi berjalan.
Sumber yang berkembang menyebutkan, dari komposisi calon yang mengerucut, tiga nama diduga berasal dari lingkaran tim sukses pemenangan kepala daerah saat Pilkada lalu, yakni Asep Fauzi, Abdul Jalil Hermawan, serta petahana Yusron Kholid. Sementara satu kursi lainnya disebut berasal dari kalangan akademisi, menjadikan proses seleksi kemarin dinilai hanya formalitas untuk mengisi satu posisi tersisa.
Kondisi ini memantik kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Aris Munandar, yang akrab disapa Moris, pengurus Ormas Islam Gerakan Anti Maksiat (GAMAS). Kabupaten Kuningan, Ia menilai proses tersebut kental dengan muatan politik dan berpotensi menjadi ajang balas jasa.
“Kalau sejak awal sudah ‘dikondisikan’, lalu untuk apa seleksi dibuka? Ini mencederai prinsip profesionalitas dan independensi. BAZNAS itu lembaga pengelola dana umat, bukan tempat distribusi balas budi politik,” tegas Moris. Jumat (20/3/2026)
Ia juga menyoroti komposisi tim seleksi yang dinilai tidak representatif dari sisi keilmuan. Nama-nama seperti Prof. Agus yang berlatar belakang pertanian, Asda I Toni Kusmayanto, serta Lusi, S.Kom, dipertanyakan relevansinya dalam menilai kapasitas calon pengelola lembaga zakat.
“BAZNAS itu menyangkut fiqih zakat, pengelolaan dana umat, dan sensitivitas sosial keagamaan. Baik yang menyeleksi maupun yang diseleksi harus paham betul aspek tersebut. Kalau tidak, bagaimana bisa menghasilkan pemimpin yang kredibel?” ujarnya.
Lebih jauh, Moris secara tegas menyarankan agar peserta seleksi yang berasal dari tim sukses kepala daerah sebaiknya mengundurkan diri atau dicoret demi menjaga marwah lembaga.
“Kita tahu rekam jejaknya. Jangan sampai BAZNAS dijadikan tempat ‘numpang hidup’. Ini lembaga perjuangan umat, bukan ruang kompromi politik,” katanya.
Tak hanya soal seleksi, Moris juga mempertanyakan transparansi pengelolaan program dan anggaran BAZNAS. Ia menyinggung rilis beberapa bulan lalu terkait bantuan 150 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) dari BAZNAS pusat.
“Sampai sekarang publik tidak tahu, apakah bantuan itu sudah turun atau belum. Kalau sudah, disalurkan ke mana, siapa penerimanya? Kalau belum, sampaikan juga. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan,” kritiknya.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong BAZNAS dan pemerintah daerah untuk rutin mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.
“Transparansi itu penting agar tidak muncul suudzon. Apalagi sempat beredar rumor bahwa dana BAZNAS dipinjamkan untuk kepentingan lain. Ini harus dijawab dengan data terbuka,” ujarnya.
Moris mengingatkan, pengelolaan dana umat bukan sekadar urusan administratif duniawi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral dan spiritual.
“Ini bukan hanya soal laporan di atas kertas. Ini soal tanggung jawab kepada Allah dan umat, yang konsekuensinya sampai akhirat. Jangan main-main,” tandasnya.
Sorotan terhadap proses seleksi ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan BAZNAS agar memastikan seluruh tahapan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat bisa runtuh dan itu adalah kerugian terbesar bagi umat.
0 Komentar