Patrolisidaknews
KUNINGAN — Air mengalir tenang di sela bebatuan. Jernih, seolah tak pernah berubah sejak dulu. Namun di balik aliran yang tampak damai itu, tersimpan kegelisahan yang kian nyata: ancaman krisis yang perlahan mendekat dan potensi konflik yang mengintai di belakangnya.
Peringatan Hari Air Sedunia, Minggu (22/3/2026), seharusnya menjadi momen refleksi. Tapi bagi KAWALI DPD Kuningan, ini lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ini adalah alarm.
Sekretaris KAWALI DPD Kuningan, Rokhim Wahyono, menyampaikan peringatan yang tidak biasa. Nada bicaranya tegas, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Ia tidak hanya bicara soal lingkungan, tapi tentang masa depan yang bisa berubah menjadi arena konflik jika air tidak lagi tersedia secara adil.
“Air akan menjadi isu paling sensitif ke depan. Bukan hanya soal kekurangan, tapi soal siapa yang menguasai dan siapa yang kehilangan,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap sumber daya air di berbagai daerah meningkat. Alih fungsi lahan di kawasan resapan terus terjadi. Mata air menyusut. Sementara kebutuhan masyarakat, industri, dan sektor komersial justru meningkat tajam.
Di titik inilah, kata Rokhim, persoalan mulai bergeser. Dari sekadar krisis ekologis menjadi krisis kepentingan.
Di lapangan, tanda-tanda itu mulai terasa. Warga di sejumlah wilayah mengeluhkan debit air yang menurun, terutama saat musim kemarau. Sumur-sumur yang dulu tak pernah kering kini mulai menunjukkan batasnya. Di sisi lain, aktivitas industri dan komersial tetap berjalan, bahkan berkembang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah distribusi air masih adil?
Rokhim tidak menampik adanya potensi ketimpangan. Ia bahkan menyebut, jika tidak ada kontrol yang kuat, air bisa berubah menjadi alat kekuasaan.
“Ketika akses air tidak merata, di situlah konflik lahir. Dan ketika konflik itu ditarik ke ranah kepentingan, maka politik akan ikut bermain,” katanya.
Ia menggambarkan skenario yang bukan mustahil: perebutan sumber air antar kelompok masyarakat, ketegangan antara warga dan pelaku usaha, hingga potensi intervensi kekuasaan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan akses.
Dalam kondisi seperti itu, air tidak lagi netral. Ia menjadi komoditas strategis.
Sejarah di berbagai belahan dunia telah menunjukkan bahwa sumber daya yang terbatas kerap menjadi pemicu konflik. Air, sebagai kebutuhan paling dasar manusia, memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk memicu gesekan sosial jika distribusinya timpang.
Kuningan, dengan kekayaan sumber mata airnya, selama ini dikenal sebagai wilayah yang relatif aman dari krisis air. Namun justru di situlah letak kerentanannya.
“Daerah yang punya banyak sumber air seringkali terlena. Padahal ancaman justru datang dari cara kita mengelolanya,” ujar Rokhim.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan air, terutama oleh sektor-sektor besar. Transparansi perizinan, menurutnya, masih menjadi pekerjaan rumah. Begitu pula dengan perlindungan kawasan resapan yang terus tergerus oleh pembangunan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka krisis bukan lagi kemungkinan—melainkan keniscayaan.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata Rokhim, adalah ketika air mulai masuk ke dalam kalkulasi politik.
Dalam situasi krisis, akses terhadap air bisa menjadi alat tawar. Bisa digunakan untuk menarik dukungan, menekan kelompok tertentu, atau bahkan mengontrol wilayah. Di titik inilah, konflik horizontal berpotensi membesar.
“Air bisa menjadi senjata yang paling sunyi. Tidak terlihat seperti konflik terbuka, tapi dampaknya bisa sangat dalam,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat kecil akan menjadi pihak paling rentan dalam situasi seperti ini. Ketika regulasi lemah dan pengawasan longgar, mereka yang tidak punya akses kekuasaan akan tersingkir dari sumber kehidupan paling dasar.
KAWALI DPD Kuningan mendorong langkah-langkah konkret untuk mencegah skenario tersebut. Mulai dari audit menyeluruh terhadap tata kelola air, pengetatan izin pemanfaatan, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Namun lebih dari itu, Rokhim menekankan pentingnya kesadaran kolektif. Bahwa air bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi kehidupan yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir kepentingan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini tanggung jawab bersama. Kalau kita lalai, yang kita hadapi bukan hanya krisis air, tapi krisis kemanusiaan,” tegasnya.
Di tengah derasnya arus yang terus mengalir, peringatan itu terasa seperti gema yang mencoba membangunkan kesadaran.
Air mungkin masih ada hari ini. Masih mengalir, masih bisa diakses. Tapi pertanyaannya: sampai kapan?
Dan ketika hari itu tiba saat air tak lagi cukup untuk semua apakah kita sudah siap menghadapi konsekuensinya?
Atau justru, seperti yang diperingatkan, kita akan menyaksikan bagaimana air berubah dari sumber kehidupan menjadi sumber konflik.
0 Komentar