SUMEDANG Patrolisidaknews. Gelombang tekanan publik terhadap polemik yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang semakin membesar. Senin (21/09/2026), sekitar 100 massa yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Jl. Pangeran Soeriaatmadja.
Aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB itu berlangsung tertib namun penuh tekanan moral. Massa datang membawa tuntutan tegas: transparansi, keadilan, dan kepastian hukum terkait isu yang tengah menjadi sorotan publik.
“Jangan Ada yang Ditutup-Tutupi!”
Dalam orasinya, Koordinator Aksi H. Ecek Karyana menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin kasus ini berhenti pada klarifikasi sepihak.
Kami meminta keterbukaan dan keadilan. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat kecil dan mencederai rasa keadilan, tegasnya di hadapan massa.
Sejumlah tokoh turut hadir dan menyuarakan aspirasi, di antaranya:
Abuya KH. Ade Nuruzzaman
Kyai Wali Songo
Ustadz Buas
N. Mujianto
Deden GERAM
hingga perwakilan elemen masyarakat lainnya
Orasi berlangsung bergantian, menyoroti pentingnya integritas pejabat publik serta menjaga marwah pemerintahan daerah.
Tuntutan Tegas ke DPRD
Koalisi 99 Peduli Sumedang menyerahkan dokumen resmi berisi pernyataan sikap dan aspirasi kepada DPRD. Adapun tuntutan utama mereka:
DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal
Menggunakan hak interpelasi jika diperlukan
Meminta penjelasan resmi atas dugaan yang melibatkan Wabup dan mantan sekpri
Mendesak transparansi hasil investigasi Pemprov Jabar & Inspektorat
Menjamin semua proses berbasis fakta dan hukum
Jika tidak terbukti, nama baik Wabup harus dipulihkan
DPRD: “Kami Siap Tindaklanjuti”
Ketua DPRD Sumedang, Drs. H. Sidik Jafar, langsung merespons tuntutan tersebut.
Kami siap menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan. DPRD juga akan menyurati pihak provinsi terkait klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat, ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa kasus tersebut tidak berhenti di tingkat wacana, melainkan mulai masuk jalur formal pengawasan legislatif.
Konteks: Pernyataan Gubernur & Kontroversi yang Belum Usai
Aksi ini terjadi setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa:
Tidak ada pihak yang mengakui adanya peristiwa dugaan pelanggaran
Namun di sisi lain, diakui adanya konflik internal dan kecemburuan dalam rumah tangga
Di sinilah publik mulai mempertanyakan:
Jika konflik diakui, mengapa transparansi justru belum maksimal?
Tekanan dari tokoh masyarakat, termasuk pernyataan keras dari elemen ormas dan tokoh agama sebelumnya, semakin memperkuat dorongan agar kasus ini dibuka secara terang.
Aksi ini menunjukkan satu hal penting:
Kepercayaan publik sedang diuji.
Di satu sisi, pemerintah menyatakan kasus telah “clear”.
Namun di sisi lain, masyarakat justru melihat masih banyak ruang abu-abu yang belum terjawab.
Jika tidak dikelola dengan transparansi penuh, polemik ini berpotensi:
Menggerus kepercayaan publik
Menjadi preseden buruk dalam penanganan isu pejabat publik
Memicu gelombang aksi lanjutan
Situasi Terkini
Aksi berakhir pukul 15.30 WIB dalam kondisi aman dan kondusif. Namun pesan yang ditinggalkan massa cukup jelas:
Agus agro
0 Komentar