SUMEDANG Payrolisidaknews. DPRD Kabupaten Sumedang akhirnya angkat bicara terkait isu sensitif yang tengah berkembang di masyarakat, yakni dugaan pelecehan dan penganiayaan yang menyeret nama Wakil Bupati. Hal ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Ormas Masyarakat Peduli Sumedang (FORMAS), Rabu (2/9/2026).
Audiensi yang digelar di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri unsur penting daerah, mulai dari pimpinan DPRD, Bupati Sumedang, Kapolres, Kajari, Dandim 0610, hingga perwakilan Brimob Polda Jabar. Kehadiran lintas institusi ini menunjukkan bahwa isu yang dibahas bukan perkara biasa.
Dalam hasil rapat yang dituangkan dalam berita acara resmi, DPRD menegaskan komitmennya untuk mendorong proses investigasi berjalan cepat, transparan, dan sesuai aturan hukum.
Bahkan, DPRD akan berkoordinasi langsung dengan tim investigasi guna memastikan tidak ada upaya yang menghambat penanganan kasus.
Tak hanya itu, DPRD juga memberi perhatian pada aspek administratif dengan meminta pengawasan terhadap proses mutasi seorang ASN yang disebut dalam forum, guna memastikan tidak ada pelanggaran aturan yang berpotensi memperkeruh situasi.
Poin krusial lainnya, DPRD secara tegas meminta Bupati Sumedang memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait isu yang berkembang. Langkah ini dinilai penting untuk meredam spekulasi liar yang berpotensi memecah kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati juga diminta untuk menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu polemik baru di tengah situasi yang masih sensitif.
Dalam upaya penyelesaian, DPRD menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sorotan Publik: Ujian Transparansi
Pemerintah Daerah
Mencuatnya isu ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Jika tidak ditangani secara terbuka dan profesional, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan semakin tergerus.
Sebaliknya, jika DPRD dan pihak terkait mampu mengawal proses ini secara objektif dan transparan, momentum ini justru bisa menjadi titik balik penguatan integritas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Agus susanto
0 Komentar