Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Ketua DPC FRIC Kuningan Bersuara: Jangan Bedakan Media dalam Kemitraan dengan Polri

 


Patrolisidaknews

KUNINGAN — Ketua DPC Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Kabupaten Kuningan, Trisno/Magrib, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya pelibatan anggota FRIC dalam sejumlah kegiatan di lingkungan Polres Kuningan. Padahal, menurutnya, selama ini FRIC konsisten mendukung institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya melalui pemberitaan yang bertujuan menjaga marwah dan nama baik institusi kepolisian.

Trisno/Magrib menilai, hubungan kemitraan antara organisasi media dan kepolisian seharusnya dibangun atas dasar komunikasi, keterbukaan, serta saling menghargai. Namun, ia menyayangkan adanya kesan jarak yang membuat anggota FRIC jarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan resmi kepolisian.

“Terus terang, saya sebagai Ketua DPC FRIC Kabupaten Kuningan sangat menyayangkan kondisi ini karena dengan adanya acara acara yang penting seperti ini dan mengundang beberapa wartawan tentu menjadikan kecemburuan sosial bagi yang lain ada apa dengan semua ini dan mitra seperti apa sebenarnya yang harus dan bisa masuk dalam daptar tersebut. Kami selama ini berupaya menjaga marwah Polri melalui pemberitaan namun, ketika ada kegiatan di lingkungan Polres Kuningan, anggota kami justru kerap tidak dilibatkan, dan ini menjadi tanda tanya besar ada apa sebenarnya.” ungkap Trisno/Magrib mengungkapkan keluhan nya pada tim patroli.

Ia pun mempertanyakan apakah FRIC telah masuk dalam kelompok kerja (Pokja) media Polres Kuningan atau masih terdapat persoalan komunikasi dan koordinasi yang perlu diperjelas oleh pihak terkait.

Menurutnya, kejelasan mengenai mekanisme kemitraan dan pelibatan media sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara organisasi media yang selama ini menjalankan fungsi jurnalistik sekaligus membangun komunikasi dengan institusi kepolisian.

Ketika Ada Berita Miring, Media Dicari

Trisno/Magrib juga menyoroti situasi yang menurutnya kerap terjadi ketika muncul pemberitaan negatif atau persoalan yang menyangkut Polri di wilayah Kabupaten Kuningan.

Ia mengungkapkan, dalam kondisi tertentu, pihaknya merasa dibutuhkan untuk membantu memberikan informasi yang berimbang serta mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi. Namun, di sisi lain, saat kegiatan resmi kepolisian berlangsung, anggota FRIC justru merasa kurang mendapatkan ruang untuk terlibat atau dilibatkan .

“Ketika ada berita miring tentang Polri, kami sering dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami berusaha membantu agar persoalan dapat dilihat secara berimbang dan tidak berkembang menjadi informasi yang keliru. Tetapi, ketika ada kegiatan resmi, mengapa anggota kami justru jarang dilibatkan?” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukanlah bentuk permusuhan terhadap Polri, melainkan ungkapan harapan agar hubungan kemitraan yang telah dibangun dapat berjalan lebih terbuka dan seimbang serta tidak membedakan mana yang dekat dan mana yang engga tetapi disini semestinya bisa memilih dan memilah dan yang terpenting kebersamaan tetap terbangun tidak membeda bedakan .

Disini kita bukan berebut nasi, tetapi mengharapkan Kemitraan yang terjalin baik dengan seluruh insan pers yang memang cukup lumayan banyak dikuningan ini dan insten dalam pemberitaan kegiatan kepolisian .

Trisno/Magrib menegaskan bahwa FRIC tidak bermaksud mencari keuntungan materi ataupun berebut kesempatan dengan rekan-rekan media lainnya tetapi hal ini penting agar kebersamaan dan silaturahmi tetap terjalin diantara kita tanpa membeda bedakan .

Menurutnya, semangat anggota FRIC dalam menjalankan kegiatan jurnalistik selama ini didasarkan pada komitmen organisasi sebagaimana yang mereka pahami dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk komitmen untuk mendukung dan menjaga kehormatan institusi Polri.

“Kami bukan ingin dihargai secara berlebihan, apalagi berebut nasi dengan rekan-rekan media lain. Tetapi kami bekerja dengan niat dan keikhlasan sejalan dengan harapan kita bersama dalam menjaga kondusifitas daerah .

Ada atau tidak ada imbalan, komitmen kami untuk menjalankan tugas jurnalistik tetap harus dijaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, anggota FRIC selama ini berupaya aktif dalam pemberitaan kegiatan kepolisian. Namun, minimnya pelibatan dalam sejumlah agenda dinilai dapat mepengaruhi semangat anggota yang selama ini berusaha menjaga komunikasi dan kemitraan dengan Polri.

Bahkan, menurut pengakuannya, kondisi tersebut sempat menjadi bahan ejekan dari rekan-rekan media lain, seolah-olah pemberitaan FRIC hanya didominasi kegiatan kepolisian, sementara anggota organisasinya sendiri tidak mendapat kesempatan untuk meliput kegiatan resmi dan diajak pun tidak pernah ada .

Untuk itu berangkat dari hal ini kami meminta Polres Kuningan Membuka Ruang Komunikasi

Atas kondisi tersebut, Trisno/Magrib berharap pimpinan Polres Kuningan beserta jajaran yang membidangi hubungan masyarakat dapat mengevaluasi pola komunikasi dan mekanisme pelibatan organisasi media dalam setiap agenda kepolisian.

Ia meminta agar seluruh organisasi media yang memenuhi ketentuan dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional memperoleh kesempatan yang jelas, transparan, dan proporsional untuk mengikuti kegiatan peliputan.

Menurutnya, kemitraan yang sehat bukan hanya terlihat ketika institusi membutuhkan dukungan pemberitaan, tetapi juga melalui komunikasi yang berkelanjutan, keterbukaan informasi, dan kesempatan yang adil bagi media untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya.

“Harapan kami sederhana.

Tolong rangkul kami sebagai mitra dan media lain dan jangan hanya segelintir orang aja yang dianggap dan merasa dekat, Jangan sampai semangat anggota yang selama ini berusaha menjaga marwah Polri justru menurun karena merasa tidak dianggap. Kami ingin kemitraan ini berjalan baik, profesional, dan saling menghormati,” katanya.

Trisno/Magrib menegaskan, FRIC tetap berkomitmen mendukung Polri melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, berimbang, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Namun, ia juga berharap komitmen tersebut diimbangi dengan komunikasi yang baik dari pihak kepolisian.

Baginya, menjaga marwah Polri bukan berarti menutup mata terhadap persoalan, melainkan membangun hubungan yang sehat, menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, serta memberikan kritik yang konstruktif demi terciptanya kepercayaan publik.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak Polres Kuningan mengenai keluhan pelibatan anggota DPC FRIC serta status keanggotaan FRIC dalam Pokja media Polres Kuningan belum dicantumkan dalam naskah ini. Konfirmasi kepada pihak Polres Kuningan diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan penjelasan.

Sementara ditempat terpisah humas Polda Jabar meski dirinya lagi menjalan kan ibadah ke tanah suci, disini humas Polda Jabar menanggapi resmi dari Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda mengenai isu adanya Polres yang membeda-bedakan wartawan dalam daftar undangan atau peliputan umumnya menegaskan bahwa Kepolisian tidak pernah mendiskriminasi, mengkotak-kotakkan, atau membedakan wartawan.

Pihak Humas Polda selalu menekankan bahwa seluruh insan pers diperlakukan sama sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kpomitmen Humas Polda terkait isu pengotakan wartawan:

1. Bantahan Tegas Terhadap Diskriminasi

Humas Polda menyatakan tidak benar jika ada anggapan bahwa institusi kepolisian alergi terhadap media tertentu atau membedakan perlakuan antara jurnalis. Baik jurnalis dari media nasional maupun media lokal memiliki hak, akses, serta kedudukan yang sama dalam peliputan dan perolehan informasi resmi. 

2. Wartawan Adalah Mitra Strategis

Sesuai dengan instruksi dari Mabes hingga jajaran kewilayahan, media massa diposisikan sebagai rekan kerja penting. Humas Polri membutuhkan wartawan sebagai sarana publikasi kegiatan kepolisian, sementara jurnalis membutuhkan humas sebagai salah satu sumber berita utama yang valid. 

3. Komitmen Terbuka dan Evaluasi ke Jajaran Polres

Jika muncul kritik di lapangan mengenai mekanisme undangan yang dinilai "pilih-pilih" atau mempersulit konfirmasi, Humas Polda akan mengambil langkah tegas beulrupa

Teguran Intern: Memberikan teguran, komunikasi, serta pembinaan langsung kepada Humas Polres yang bersangkutan agar memperbaiki tata cara komunikasinya dengan jurnalis

Evaluasi Mekanisme Undangan: Membuka ruang evaluasi internal agar sistem administrasi peliputan dan pembagian rilis berita berjalan lebih transparan tanpa ada pihak yang merasa ditinggalkan. ***

Posting Komentar

0 Komentar