KUNINGAN (PatroliSidakNews) – RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan demi memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan survei pra-akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) Damar Husada Paripurna, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut berharap dapat meraih predikat akreditasi Paripurna.
Upaya tersebut sejalan dengan harapan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, yang menekankan agar RSUD Linggajati senantiasa menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, baik dari sisi fasilitas, sarana prasarana maupun profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
Direktur RSUD Linggajati, dr. Eva Maya, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan bukan sekadar tuntutan akreditasi, melainkan sudah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran rumah sakit, baik secara kelembagaan maupun individu.
Menurut Eva, kepuasan pasien dan keluarga pasien tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas serta peralatan kesehatan yang memadai. Namun, kemampuan tenaga kesehatan dan perilaku seluruh petugas dalam memberikan pelayanan juga menjadi faktor penting.
"Selain fasilitas alat kesehatan dan keahlian profesi, sikap petugas juga harus diperhatikan. Kesabaran, keramahan, serta kemampuan berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien menjadi bagian penting dari pelayanan," ungkap Eva di sela kegiatan pra-akreditasi.
Ia mengakui, keluhan mengenai perilaku petugas yang kurang ramah atau kurang sabar masih menjadi persoalan yang kerap dijumpai di lingkungan pelayanan kesehatan. Karena itu, pihaknya terus melakukan pembenahan agar seluruh petugas mampu memberikan pelayanan yang lebih humanis.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, RSUD Linggajati telah menjadikan budaya pelayanan 5S, yakni Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun, sebagai pedoman perilaku seluruh petugas rumah sakit.
"Konsep 5S sudah kami jadikan budaya dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin pasien maupun keluarga pasien merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan yang baik," tegasnya.
Manajemen Waktu Tunggu Pasien
Terkait keluhan masyarakat mengenai lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan, Eva menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah belum semua pasien memahami sistem nomor antrean yang berlaku.
Pasien yang memperoleh nomor antrean besar tentu harus menunggu lebih lama hingga mendapatkan giliran pelayanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eva mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas pendaftaran secara online yang telah disediakan rumah sakit maupun melalui aplikasi Mobile JKN.
Dengan mengetahui nomor antrean sejak awal, calon pasien dapat memperkirakan waktu keberangkatan menuju rumah sakit sehingga waktu tunggu di lokasi pelayanan bisa lebih efektif.
"Melalui pendaftaran online atau aplikasi Mobile JKN, pasien dapat mengetahui nomor antreannya terlebih dahulu. Dengan begitu, pasien bisa memperhitungkan kapan harus berangkat ke rumah sakit dan tidak perlu terlalu lama menunggu di lokasi," jelasnya.
Eva menambahkan, kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian akreditasi. Selain itu, masih banyak instrumen lain yang akan menjadi perhatian tim surveior, mulai dari mutu pelayanan hingga keselamatan pasien.
Ketika ditanya mengenai besaran anggaran dan sumber pembiayaan kegiatan pra-akreditasi maupun akreditasi, Eva menyampaikan bahwa pelaksanaannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dengan pembiayaan bersumber dari keuangan rumah sakit.
Dinkes: Seluruh Standar Harus Dievaluasi
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Edi Martono, menjelaskan bahwa kegiatan pra-akreditasi merupakan tahapan penting untuk mempersiapkan rumah sakit dalam memenuhi seluruh persyaratan akreditasi.
Melalui kegiatan tersebut, pihak surveior akan memberikan arahan dan pendampingan terhadap berbagai aspek yang masih perlu dipenuhi atau disempurnakan agar rumah sakit dapat mencapai hasil akreditasi yang diharapkan.
"Banyak indikator yang harus dipenuhi. Mulai dari peningkatan mutu pelayanan, menjamin keselamatan pasien, memastikan standar kelayakan layanan, pengelolaan keuangan hingga administrasi. Semuanya dievaluasi dan dibenahi," jelas Edi.
Dalam kesempatan kunjungan pelaksanaan survei pra-akreditasi tersebut, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, pelayanan rumah sakit harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, termasuk aspek kenyamanan pasien selama menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.
Survei pra-akreditasi RSUD Linggajati oleh LARS Damar Husada Paripurna dijadwalkan berlangsung pada 5, 9 dan 10 November 2026.
Akreditasi Menjadi Syarat Penting Kerja Sama BPJS
Di sisi lain, akreditasi rumah sakit bukan hanya berkaitan dengan penilaian mutu dan standar pelayanan. Status akreditasi juga menjadi salah satu persyaratan penting bagi rumah sakit untuk menjalin maupun memperpanjang kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, meskipun proses survei dan akreditasi membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, tahapan tersebut merupakan bagian dari kewajiban sekaligus investasi kelembagaan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.
Terlebih, pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bagian penting dari pelayanan rumah sakit di Indonesia. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan turut berperan dalam menopang pendapatan dan operasional rumah sakit.
Dengan pelaksanaan pra-akreditasi ini, RSUD Linggajati diharapkan mampu melakukan pembenahan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memenuhi instrumen penilaian, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan.
Target predikat Paripurna tentu menjadi harapan. Namun, yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang profesional, ramah, aman, nyaman dan berkualitas.
(M. Trisno & Didi Khadil)
0 Komentar